KAMU NANYA

Muhammad Helmi atau yang dikenal dengan panggilan "Helmi" dia merupakan Caleg yang akan maju menjadi anggota Dpr dari Partai Pdip , sebagai calon anggota dpr pastinya dia sudah siap untuk memperebutkan kursi nantinya , dirinya akan maju di caleg 2024 dprd provinsi sulsel  pastinya banyak sekali timsesnya dan juga pastinya banyak yang akan mendukungnya untuk maju mengingat dirinya sangat dikenal di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar , banyak pihak yang mempercayai dirinya untuk maju menjadi caleg di tahun 2024 nantinya karena memang dirinya sudah lama bergabung di partai pdip  sebagai pembuka agama dengan gelar haji dan sudah sering umroh , selain itu dia juga merupakan lulusan terbaik di universitas hasanudin Makassar dan juga ui Jakarta , yang sekarang sudah bergelar Magister . dimana dia merupakan lulusan sarjana hukum dan juga magister hukum di ui jakarta artinya namanya semakin panjang yang menjadi  Dr.H.Muhammad Helmi Sh.MH karena beliau juga baru saja menyelesaikan

 PERISTIWA | Kamis, 8 September 2022 19:04:16 Reporter : Syifa Hanifah Cekcok.com - Sebanyak 23 narapidana kasus korupsi bebas dari penjara pada hari Selasa, 6 September 2022 kemarin. Para koruptor itu menghirup udara bebas setelah menerima program pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ke-23 nama itu, di antaranya, Pinangki Sirna Malasari bebas dari Lapas Kelas IIA Tangerang. Bersamaan dengannya ada mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Selain itu, ada juga Patrialis Akbar, Zumi Zola Zulkifli, serta Suryadharma Ali yang bebas dari Lapas Kelas I Sukamiskin. Lantas, apa yang dimaksud bebas bersyarat? Hal-hal apa saja yang harus dipenuhi narapidana untuk bebas bersyarat? Berikut ulasannya: Merujuk Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah dite

  Jum'at, 9 September 2022 Cekcok, Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan ingin beristirahat usai tak menjadi orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI pada 16 Oktober 2022. Anies menyampaikan niat tersebut di hadapan jamaah saat peresmian Masjid Jami Al Hidayah, Klender, Jakarta Timur, Jumat (09/09/2022). “Yang pasti bulan depan saya istirahat, saya selesai tugas jadi gubernur,” kata Anies. Ia pun berharap bisa kembali menunaikan ibadah di masjid tersebut meski belum diketahui waktunya. “Insyaallah nanti kita jumpa lagi, takdirkan bisa kembali ke sini lagi, walaupun nanti waktunya belum tahu kapan,” ucapnya. Anies juga sempat berinteraksi dengan para jamaah yang mengundang tanya ketika dirinya nanti tak lagi menjadi Gubernur DKI. “Jadi baiknya besoknya apa nih? nanti kita lihat, kan harus satu-satu, selesaikan dulu satu. Jangan belum selesai, sudah ke yang satunya,” ujar Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu akan mengakhiri masa tugas sebagai Gubernur DK

  SURABAYA, cekcok — Mafia Tanah telah di berantas, judi online telah di berantas, lalu kapan giliran Mafia Lelang di berantas.? Mengapa ini sulit dibedah .? Ini semua karena pemain berada di balik pintu Instansi Pemerintah (yang notabene tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya). Hy sebagai narasumber menuturkan kepada awak media Benuanews.com, “Awal ada aset yang strategis, nilai hutang yg kecil (10-20%) dari harga pasar, yang macet di bank, oleh oknum Bank, ditawarkan ke sindikatnya si Mafia Lelang,”Tutur Hy. Kamis (8/9/2022). Dari sinilah dimulainya Drama Lelangnya,” Pihak bank menunjuk KPJJ yang bersedia mengatur nilai aset sekitar 75% dr harga terendah daerah tersebut. Dari pihak Bank mengajukan lelang ke KPKNL tanpa menetapkan jadwal (hanya untuk mengecoh aturan lelang 1 sesuai hasil apprisial), agar pada saat lelang yg ke 2, sudah jatuh di 30-40% harga terendah pasar (yang telah disepakati dengan Mafia Lelang). Selanjutnya Hy juga mengatakan bahwa Pihak Bank juga bermain di BPN de

  CEKCOK , SAUMLAKI - Kebocoran data makin sering terjadi dalam dua bulan terakhir. Setelah bocornya 297 juta data peserta BPJS Kesehatan, publik dikejutkan dengan 26,7 juta data pengguna IndiHome yang bocor dan dijual di forum daring.  Baru-baru ini peretas bernama Bjorka mengaku memiliki 1,3 miliar data dari proses registrasi SIM Card dan 105 juta data penduduk dari Komisi Pemilihan Umum.   Data yang bocor mencakup data pribadi seperti nama lengkap dan nomor induk kependudukan. Insiden seperti ini membuat pemilik data menjadi pihak yang rentan menjadi korban manipulasi dan kejahatan di dunia maya maupun di dunia nyata. Apalagi kasus-kasus ini terjadi di saat Indonesia belum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi.  Dengan banyaknya insiden kebocoran data tersebut, sekaligus menunjukkan absennya pemerintah untuk melindungi data pribadi warga. Padahal data pribadi berkaitan dengan hak atas privasi, bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM). Hak atas privasi saat ini telah diatu

Pemerintah karena kebijakan menaikkan harga BBM selalu mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan. Namun pemerintah bisa tetap konsisten di jalan menghapus subsidi BBM meski kebijakan tersebut tidak popular.“Memerlukan upaya keras untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menyediakan anggaran cukup untuk kebutuhan lain yang memberi manfaat lebih besar bagi orang miskin,” kata Faisal Basri.Baca juga: Menimbang Dampak Kenaikan Harga BBM BersubsidiDapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengatakan, subsidi BBM yang diberikan pemerintah diibaratkan seperti candu. Hal ini, kata dia bisa membuat masyarakat ketergantungan. "Subsidi BBM dapat diibaratkan seperti candu yang membuat kon